PENA REALITAS, PASURUAN – Halaman Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan menjadi saksi bisu saat aliansi Mahasiswa Cipayung Plus membentangkan sejumlah persoalan krusial di hadapan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Rabu (3/9/2025). Bukan sekadar orasi, forum audiensi ini menjadi ajang "menodong" komitmen para pemangku kebijakan untuk menyelesaikan masalah yang mengakar di tengah masyarakat.
Dengan pengawalan ketat aparat, puluhan mahasiswa yang terdiri dari HMI, PMII, GMNI, dan IMM silih berganti menyuarakan keresahan mereka. Mulai dari carut-marut layanan kesehatan, ancaman krisis air, hingga perusakan lingkungan akibat tambang ilegal, semua dikupas tuntas dalam dialog terbuka tersebut.
Suara Kritis dari Setiap Organisasi
Fatkhurohim dari HMI dengan lantang menyoroti praktik tambang ilegal yang dinilainya telah merusak ekosistem dan mengancam masa depan lingkungan Pasuruan.
"Tambang ilegal ini nyata-nyata bertentangan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Kami mendesak agar praktik ini segera ditutup dan ada revisi tata ruang wilayah yang berpihak pada rakyat," tegasnya.
Sementara itu, Ainur Rofiq selaku Ketua PMII Pasuruan mengkritik minimnya keterlibatan mahasiswa dalam proses perumusan kebijakan oleh DPRD. Ia juga mendesak pemerintah untuk tidak tinggal diam melihat penderitaan warga di Kecamatan Lumbang yang dilanda kekeringan parah.
"Masyarakat di Lumbang sangat terdampak. Pemerintah harus segera turun tangan," serunya.
Dari GMNI, Dandy Aulia Rahman menyoroti buruknya akses kesehatan bagi masyarakat.
"Layanan BPJS seringkali dianaktirikan dibandingkan pasien umum. Ini harus segera diperbaiki," katanya, sambil memastikan bahwa gerakan mereka murni aspirasi dan tidak ditunggangi kepentingan anarkis.
Persoalan sampah dan narkoba menjadi fokus Arif Yanuar dari IMM. "Banyak desa belum punya sistem pengelolaan sampah yang baik. Di sisi lain, peredaran narkoba harus ditekan hingga ke akar rumput melalui program rehabilitasi berbasis desa," usulnya.
Jawaban dan Komitmen Pemerintah
Menanggapi rentetan kritik tersebut, Bupati Pasuruan, H. M. Rusdi Sutedjo, memberikan jawaban konkret. Pihaknya berjanji akan menyelesaikan masalah kekurangan air di Lumbang tahun ini dengan alokasi anggaran mencapai Rp80 miliar. "Selain itu, mulai tahun depan, seluruh Puskesmas di Kabupaten Pasuruan akan melayani pasien selama 24 jam," jelasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, H. Samsul Hidayat, menyambut baik aspirasi mahasiswa dan berjanji akan mengawalnya.
"Suara mahasiswa adalah representasi suara rakyat. Kami di DPRD akan menyusun rekomendasi sesuai kewenangan kami untuk ditindaklanjuti," tegasnya.
Audiensi yang berjalan dinamis dan kondusif ini ditutup dengan momen simbolis, yakni penandatanganan pakta komitmen antara perwakilan Cipayung Plus dan jajaran Forkopimda. Langkah ini menjadi penanda bahwa aspirasi mahasiswa telah diterima dan kini publik menanti realisasi janji dari para pemimpin daerah.
Editor : Aldi B.
0 Komentar